Keterbukaan Informasi Publik

17 Februari 2012

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

  • Nama dan Tempat Kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berkedudukan di Jl MT Haryono kav. 61 Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 / 1973 tentang Penyertaan Modal Untuk Pendirian Dalam Bidang Asuransi Kerugian.

 

  • Nama lengkap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota dewan komisaris perseroan.

Saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 100 % dimiliki oleh Negara Republik Indonesia .

Anggota Direksi :

1. Drs Budi Tjahjono, MM– Direktur Utama

2. Soeranto, SH, AAAIK – Direktur Operasi Ritel

3. Eddy Sudarsono, ACII – Direktur Teknik dan Luar Negeri

4. Dra Solihah , Ak , MM, AAAIK – Direktur Keuangan

5. Ir. Eko Wari Santoso, MT, AAAIK, ACII – Direktur Pemasaran Korporasi

Dewan Komisaris :

1. DR. Ir. Irnanda Laksanawan, M.Sc, Eng – Komisaris Utama

2. Abdul Wahid, SH, MH - Komisaris

3. Teuku Syahrul Ansari, SH, MH - Komisaris

4. Drs. Mudjo Suwarno, MA - Komisaris

5. Umar Lubis, Msc - Komisaris

 

  • Laporan Tahunan, laporan keuangan, laporan neraca rugi laba dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit oleh KAP Mulyamin Sensi Suryanto.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 5 tahun terakhir terlampir dalam website Asuransi Jasindo.

Laporan Neraca Rugi Laba (Terlampir)

Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah diaudit (Terlampir)

 

  • Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya.

Hasil Penilaian oleh Auditor Eksternal (Terlampir)

Hasil pemeringkatan Financial Strength B++ oleh AM Best Company USA

 

  • Sistem dan alokasi dana renumerasi anggota Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi.

Remunerasi Direksi

Besarnya remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2010 dan ditegaskan kembali dalam risalah RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 ,

 

Remunerasi Dewan Komisaris

Besarnya remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2010 dan ditegaskan kembali dalam risalah RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 ,

 

 

  • Mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris / Dewan Pengawas.

Terlampir SK Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris

 

  • Kasus hukum yang berdasarkan Undang – Undang terbuka sebagai Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2009 tidak ada gugatan yang mempengaruhi strategy objective perusahaan, baik terhadap Direksi maupun Komisaris.

 

  • Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntanbilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Terlampir

 

  • Pengumuman efek yang bersifat utang.

Tidak ada

 

  • Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.

Berdasarkan lampiran II Surat BPK – RI No. 43 / S / VII – XV / 03 / 2005 Butir 4a, bahwa Pemberian Jasa Audit atas Laporan Keuangan dari suatu BUMN dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 tahun buku berturut – turut dan seorang Akuntan Public paling lama 3 tahun berturut – turut.

2002 – 2006 Menggunakan KAP Suyatna Mulyana dan rekan berdasarkan Surat No. SD.Kami : 229.DMA / XII / 02.

2007 Diadakan tender kembali atas KAP Asuransi Jasindo dan berdasarkan Surat No. SD. Kami : S – 021 / DK / VII / 2007 menetapkan KAP Doli, Bambang, Sudamadji dan Dadang sebagai KAP untuk tahun buku 2007.

2008 Diadakan tender kembali berdasarkan Surat No. SD. Kami : S – 040 / DK / IX / 2008 menetapkan KAP Mulyamin Sensi Suryanto sebagai KAP untuk tahun buku 2008 s/d 2010.

 

  • Perubahan tahun Fiskal perusahaan.

Tidak ada perubahan tahun fiskal sampai dengan tahun 2010.

 

  • Kegiatan penugasan pemerintah dan / atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi.

Tidak ada

 

  • Mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Melalui tender dengan pengumuman Lelang di website.

 

  • Informasi lain yang ditentukan oleh Undang – Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah.

Tidak ada