Asuransi Jasindo

PRAKTEK GCG
LHKPN

Penyampaian LHKPN di Perusahaan mengacu pada peraturan berikut ini:

  • Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  • Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  • Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ BUMN/2011 pasal 2 (1) yang mewajibkan BUMN menerapkan GCG;
  • Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik;
  • Surat Keputusan No. SK. 014/DMA-115/IV/2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) beserta addendumnya.
Direksi menetapkan SK.014/DMA-115/IV/2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan.

Pada tahun 2016, Perusahaan telah melaporkan LHKPN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


GRATIFIKASI

Insan Perusahaan dilarang memberi dan/atau menerima apapun yang tidak sah dari stakeholders dengan maksud untuk memberikan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan Perusahaan, seperti memberi dan/atau meminta hadiah, entertainment atau dalam bentuk lainnya.

Secara lebih rinci hal tersebut diatur tersendiri dalam Kebijakan Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Suap (Gratifikasi) di Lingkungan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB. 006/SKB/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

Sebagai wujud komitmen, Perusahaan senantiasa mengumumkan di media massa bahwa Perusahaan tidak dapat menerima maupun memberi hadiah, termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, parcel dan sejenisnya dalam kesempatan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada hari raya keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selama tahun 2016 tidak terdapat laporan tentang adanya gratifikasi di Perusahaan.


WHISTLE BLOWING SYSTEM

Dalam rangka memberikan kemudahan dan media pelaporan apabila terjadi pelanggaran, Asuransi Jasindo telah membentuk Whistle Blowing System

Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB.007/SKB/I/2013 tentang Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran (Whistle Blowing System) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan acuan resmi sistem pelaporan pelanggaran atau Whistle Blowing System.

Setiap pelapor mendapatkan hak perlindungan dari Perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK. 012.DMA/IV/2014 telah dibentuk Tim Investigasi untuk Penyelesaian Pelanggaran (TIuPP) yang akan bertugas untuk menindaklanjuti laporan yang diterima.

Perusahaan akan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten atas pelanggaran yang terbukti dan ditangani melalui Wistle Blowing System sesuai Surat Keputusan Direksi No. 003/DMA.115/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Pedoman Penjatuhan Sanksi Administratif dan Hukuman Jabatan.

  • Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran Karyawan:
    Melalui email (whistleblowing@jasindonet.com), atau SMS ke nomor 08119776222 atau pos/ kurir ditujukan ke:

    Tim Investigasi untuk Penyelesaian Pelanggaran
    PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
    Jl. Letjen MT Harono Kav. 61
    Jakarta 12780
  • Penyimpangan atau Pelanggaran TiuPP:
    Melalui email (dirut@jasindonet.com) atau pos/ kurir ditujukan ke:
    Yth. Direktur Utama
    PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
    Jl. Letjen MT Haryono Kav. 61
    Jakarta 12780
  • Penyimpangan atau Pelanggaran Direksi:
    Melalui pos/ kurir yang ditujukan ditujukan kepada:
    Yth. Komisaris Utama
    PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
    Jl. Letjen MT Harono Kav. 61
    Jakarta 12780
  • Penyimpangan atau Pelanggaran Dewan Komisaris:
    Melalui pos/ kurir yang ditujukan kepada:
    Pemegang Saham (Kementerian BUMN)
Selama periode tahun 2016, tidak ada pengaduan yang masuk melalui Wistle Blowing System.


ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Dasar acuan utama penerapan program APU-PPT adalah POJK No.39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Pada tahun 2016, perusahaan telah menetapkan SKB 01/SKB/ VI/2016 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tanggal 27 Juni 2016 sebagai dasar acuan pelaksanaan APU PPT di perusahaan.

Pelaksanaan APU PPT di perusahaan dikoordinasi oleh Divisi Perancanaan & Pengendalian Mutu cq Sub Divisi Pengendalian Mutu dan Tata Kelola Perusahaan.

Sebagai bentuk kepatuhan, perusahaan melakukan sosialisi APU-PPT kepada karyawan pada bulan Oktober 2016. Laporan pelaksanaan APU PPT telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan cc PPATK. Re. Srt. No. 012/DKU/I /2017 tanggal 23 Januari 2017.